menteri pertanian suswono mengatakan revisi peraturan menteri pertanian nomor 26/2007 tentang perizinan usaha perkebunan ingin lebih mempertegas realisasi penyediaan 20 persen lahan untuk penduduk atau kompensasi dan lain.
hal tersebut dikemukakan dengan mentan selama jakarta, senin, seusai acara minum kopi bersama dengan sekretaris kabinet dengan tema potensi konflik penguasaan lahan.
di permentan dan baru akan dipertegas, termasuk kemungkinan-kemungkinannya manakala sudah tak dalam bentuk lahan, apa kompensasinya, contohnya csr atau bagaimana, papar mentan.
ia mengakui jika pada permentan dan berlarut terdapat sederat persoalan dan tidak tidak susah dan supaya penyediaan lahan 20 persen itu makanya mengakibatkan konflik dalam sejumlah web.
Informasi Lainnya:
yang gamblang bahwa kepentingan kita tenntang plasma ini merupakan untuk pengamanan dari perusahaan tersebut sendiri, katanya.
lebih lanjut mentan menyatakan bahwa pemerintah selalu berusaha mencarikan penyelesaian ratusan sengketa lahan pada seluruh penjuru indonesia.
permentan nomor 26/2007 menyebutkan kiranya setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan sekitar 20 persen dari total kebun dan dimilikinya terhadap warga kurang lebih kebun.
namun, dalam permentan no 26/2007 tersebut tak dicantumkan batas waktu pembangunan kebun plasma dari perusahaan itu mencari izin upaya-upaya perkebunan (iup) dari bupati serta gubernur.